Home / Peristiwa / Undang-Undang Tahan Legalisasi Ojek | Peristiwa

Undang-Undang Tahan Legalisasi Ojek | Peristiwa

Undang-Undang Tahan Legalisasi Ojek | Peristiwa, Pemprov & Lembaga Peruhubungan DKI Jakarta urung menciptakan aturan yang melegalkan ojek juga sebagai angkutan umum. Dikarenakan, pengesahan kendaraan roda dua itu jadi angkutan umum terbentur aturan undang-undang.

“Dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 amat sangat terang menyebutkan ojek tak dibenarkan juga sebagai angkutan umum,” kata Kepala Lembaga Perhubungan & Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Mantan camat Jatinegara tersebut menyatakan sudah mengadakan rapat dengan bersama Direktorat Dulu Lintas Polda Metro Jaya & Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) buat membahas legalisasi ojek. Tapi, Instansi Perhubungan & Transportasi DKI Jakarta tak mampu mendorong legalisasi ojek. Meskipun begitu, keberadaan ojek masihlah bakal terjadi seperti biasa. Ojek masih dibutuhkan dan dipergunakan jasanya, tapi cuma saja statusnya tak dipercaya yang merupakan angkutan umum.

Jikalau mau disahkan juga sebagai angkutan umum, Andri menyarankan pihak yang mempunyai bisnis di sektor ojek ajukan revisi UU No. 22 ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kali ini cuma menunggu keputuan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang tetap belum memberikan ketetapan, apapun keputusannya yang dapat di lakukan buat ojek. Diawal Mulanya, keberadaan ojek konvensional ataupun ojek canggih mendapat protes dari jasa angkutan umum lain. Mereka keberatan kepada keberadaan angkutan-angkutan liar yang tak berijin termasuk juga keberadaan ojek.

About admin