Home / berita umum / MK Tolak Gugatan Caleg Partai Hanura

MK Tolak Gugatan Caleg Partai Hanura

MK Tolak Gugatan Caleg Partai Hanura – Mahkamah Konstitusi (MK) menampik permintaan tuntutan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura bernama Barita Sidabutar. Hakim mengatakan mahkamah tidak berkuasa mengadili tuntutan itu.

“Mahkamah tidak berkuasa mengadili permintaan pemohon selama dapil Kota Pekanbaru II,” kata hakim ketua Anwar Usman waktu membacakan amar keputusan PHPU dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Permintaan tuntutan masalah ini bernomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Tuntutan ini Konflik Hasil Penentuan Umum (PHPU) DPR-DPRD Propinsi Riau Tahun 2019. Barita Sidabutar sebagai pemohon.

Dalam permintaan, Barita menuntut rekanan separtainya yang mendapatkan suara paling banyak, yaitu Krismat Hutagalung. Barita minta MK mendiskualifikasi Krismat sebab sudah lakukan manipulasi yang tersusun, sistematis, serta masif (TSM) dengan memalsukan ijazah SMA serta sarjana teologi.

Surat Ketetapan yang disuruh Barita diskualifikasi yakni nomer: 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 mengenai Penentuan Perhitungan Perhitungan Pencapaian Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 karena sudah lakukan pelanggaran Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2019. Menurut hakim, permintaan pemohon salah objek hingga mahkamah tidak berkuasa mengadili tuntutan itu.

“Bila juga objek permintaan pemohon benar, pemohon sebagai perorangan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru harus ajukan permintaan konflik hasil pemilu pada mahkamah dengan mengikutkan surat referensi dari DPP partai politiK yang tanda-tangani ketua umum serta sekjen parpol yang berkaitan,” tutur hakim.

Diluar itu, hakim menjelaskan Barita tidak memperoleh surat referensi atau kesepakatan dari DPP Hanura. Karenanya, hakim tidak bisa memperhitungkan permintaan pemohon.

“Jika pemohon sampai persidangan kontrol pendahuluan 12 Juli 2019 tidak memperoleh surat referensi kesepakatan dari DPP parpol yang ditanda tangani ketua umum serta sekjen dalam soal ini Hanura. Oleh sebab permintaan salah objek karena itu eksepsi serta inti permintaan tidak bisa diperhitungkan,” tutur hakim.

About penulis77