Home / berita umum / KPK Pantau Penanganan Kasus Lahan Milik Negara

KPK Pantau Penanganan Kasus Lahan Milik Negara

KPK Pantau Penanganan Kasus Lahan Milik Negara – KPK terus memonitor perubahan perlakuan permasalahan peralihan tempat punya negara berkaitan Centre Poin di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, faksinya melihat penandatangan nota kesepakatan atau MoU di antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK). Nanti kedua pihak akan masuk pada detail-detail penghitungan dalam pengendalian asset Centre Poin.

“Barusan telah MoU. Kelak mereka akan masuk ke detail-detailnya seperti apa. KPK jaga jangan pernah ada kerugian negara. Itu pesannya,” kata Saut pada wartawan di Medan, Kamis (27/6/2019).

Menurut Saut, akan ada perbincangan berkaitan pengendalian asset itu. Sebab dengan fisik di tempat itu telah berdiri bangunan.

“Kita butuh kontinuitas usaha, kejelasan berupaya, dan sebagainya. KPK-kan konsen disana. Jadi mereka akan masuk ke detail-detailnya. Keliatannya mereka telah punyai time frame. Angka-angkanya seperti apa mereka akan mengalkulasi, ACK serta PT KAI,” kata Saut.

Pemerintah Kota Medan disuruh bertindak. “Tentu saja, kan, dari status tanah harus dibereskan dahulu,” kata Saut.

Masalah Centre Poin berkaitan dengan tempat seluas 7,3 hektare punya PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan. Tempat ini selanjutnya diambil PT Agra Citra Kharisma (ACK) serta untuk membuat pusat belanja.

Sedang dalam proses hukum, Mahkamah Agung menyetujui tuntutan PT KAI atas pengambilalihan kembali asset punya BUMN pada 21 April 2015.

About penulis77