Home / berita umum / Kejati Aceh Sita Rp 36 M, Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Kejati Aceh Sita Rp 36 M, Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Kejati Aceh Sita Rp 36 M, Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengambil alih uang tunai sebesar Rp 36,2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Uang itu akan jadikan tanda bukti dalam masalah sangkaan korupsi project keramba jaring apung (KJA) terlepas pantai (offshore) punya Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Uang tunai yang dikembalikan PT Perinus salah satunya uang pecahan Rp 100 ribu sekitar 29 plastik, pecahan Rp 50 ribu sekitar 14 bal dan recehan beberapa Rp 10 juta lebih. Uang itu diantar ke Kejati Aceh memakai dua unit mobil.

“Jumlahnya uangnya Rp 36,2 miliar. Ini akan kita titipkan di rekening penampungan dengan pada bank BRI Cabang Banda Aceh. Serta nanti akan jadikan tanda bukti dalam masalah ini,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi pada wartawan di Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019).

Masalah sangkaan korupsi ini mulai diusut penyidik Kejati Aceh semenjak sekian waktu. Masalah ini berawal saat KKP lakukan penyediaan project budidaya keramba jaring apung terlepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu budget sebesar Rp 50 miliar.

Ongkos project itu bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan serta obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP tahun budget 2017. Dalam prosedurnya PT Perinus yang disebut BUMN memenangi tender dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar.

Pembuatan project di Kota Sabang juga dikerjakan. Sesudah perubahan tahun, penyidik Kejati Aceh mulai mencium aroma sangkaan korupsi pada project itu. Penyidikan juga dikerjakan.

Menurut Munawal, tanda-tanda pelanggaran yang dikerjakan dalam project itu salah satunya hasil kerja yang dikerjakan PT Perinus sebagai relasi tidak cocok kontrak. Hal tersebut disaksikan dari tidak selesainya 100 % pembuatan project itu.

Penyidik memandang hal tersebut adalah kelengahan dari PT Perinus jadi pelaksana dan lemahnya pengawasan dari PT Perinus. Penyidik menyoroti berkaitan detail dalam protek keramba jaring apung ini.

Diluar itu, jelas Munawal, ada juga tanda-tanda kelebihan bayar yang tidak sesuai term seperti dalam kesepakatan, yakni term I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) sudah ada di tempat perakitan BPKS Sabang.

Sesaat term II dibayarkan 25% jika workboat serta net cleaner ada di tempat perakitan serta 100% sesudah semua dibuat. Tetapi nyatanya perakitan dikerjakan oleh faksi Norwegia pada Januari 2018, sedang pada 29 Desember 2017 PT Perinus sudah dibayarkan sebesar Rp. 40 miliar.

Dalam soal ini, PPK KKP didapati sudah membayarkan sebesar 89% dari yang semestinya 75%. Berarti ada kelebihan pembayaran 14% atau Rp 6.630.540.000 (Rp.40.819.365.000 (89%) – Rp.34.188.825.000 (75%).

Sesudah menyelidik masalah ini, penyidik Kejati Aceh selanjutnya mengecek beberapa orang yang terjebak dalam project itu. Penyidik pada Kamis 4 Juli lalu sudah lakukan penyitaan dua unit kapal jaring apung keramba serta perlengkapan di dua unit gudang dan perlengkapan jaring apung di Pelabuhan CT 3 serta 1 Kota Sabang.

“Saksi yang telah kita check sejumlah 19 orang. Belumlah ada yang diputuskan jadi terduga. Pengembalian uang ini hari adalah iktikat baik dari PT Perinus sebagai relasi,” papar Munawal.

About penulis77