Home / berita umum / Kades dan Bendahara di Pasuruan Mark up Anggaran dari Pemerintah

Kades dan Bendahara di Pasuruan Mark up Anggaran dari Pemerintah

Kades dan Bendahara di Pasuruan Mark up Anggaran dari Pemerintah – Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa begitu mengundang selera. Beberapa kepala desa serta piranti tergoda untuk ‘memainkannya’ untuk ambil keuntungan pribadi.

Modus ‘memainkan’ uang negara lewat cara lakukan penggelembungan (mark up) aturan ini dikerjakan Kepala desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, MN (50). Dalam laganya, MN membawa serta bendaharanya, MS (42).

Kejahatan korupsi kepala desa serta bendahara ini terendus aparat penegak hukum. Sesudah lewat proses penyidikan mendalam, kedua-duanya pada akhirnya ditangkap penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan.

“Kedua-duanya kami amankan sesudah dikerjakan penyidikan semenjak Maret 2017,” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso di Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada, Pasuruan, Kamis (13/12/2018).

Menurut Slamet, kepala desa serta bendahara itu telah diputuskan menjadi terduga mark up aturan desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) ataupun dana desa (DD). Kedua-duanya disangka dengan bersama ‘memainkan’ saluran dana dari dua sumber itu pada tahun aturan 2015.

Slamet menjelaskan sebelum pelaku kepala desa serta bendahara ditangkap serta diputuskan terduga, penyidik mengecek 84 saksi. Mulai unsur posyandu, ketua RT, tokoh penduduk sampai saksi paka auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, dan saksi paka hukum pidana dari perguruan tinggi. Penyidik ikut mengecek 5 bendel surat pertanggungjawaban (SPj) Desa Dompo untuk tahun aturan 2015.

Slamet menuturkan, saluran dana yang bersumber ADD tahun aturan 2015, dipakai untuk membayar honor 19 Ketua RT serta 21 kader Posyandu. “Tiap-tiap bulan, ketua RT serta kader posyandu terima honor sebesar Rp 100 ribu. Akan tetapi dalam SPj di-mark up jadi Rp 150 ribu,” terangnya.

Sesaat modus korupsi aturan Dana Desa dikerjakan dengan me-mark up aturan berkaitan keperluan tiga project infrastruktur di Desa Dompo. Yaitu project plengsengan, pavingisasi, serta tembok penahan tanah.

“Dalam berbelanja material, harga tidak sama dengan SPj. Ada pula pembelanjaan yang fiktif,” tandas Slamet.

Kerugian negara karena penggelembungan aturan yang disangka dikerjakan ke-2 terduga sampai Rp. 152.278.183.

Ke-2 terduga dijaring masalah 2 atau Masalah 3 atau Masalah 9 UU RI nomer 31/1999 seperti dirubah dengan UU RI nomer 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Intimidasi hukuman minimum 4 tahun, maksimumnya 20 tahun pidana penjara.

About admin